Belakangan ini, ada sebuah fenomena yang kami perhatikan merebak di kalangan sebagian Ahlus Sunnah, berupa ikut campurnya mereka dalam perkara-perkara dan kasus-kasus yang ditangani pemerintah, karena (mungkin) termakan media.
Parahnya lagi, bila seorang dai ikut membuat pernyataan dalam urusan pemerintah yang bukan urusannya, sehingga bermunculan kesan buruk bagi dakwah Ahlus Sunnah bahwa mereka tidak menghormati pemerintah muslim. Padahal itu hanyalah sikap pribadi dai tertentu.
Akibatnya, kini banyak juga ikhwah alias audiens yang “berani” berkomentar tentang masalah-masalah kekinian yang mendera negeri ini, seperti kasus Bapak Patrialis Akbar, dan lainnya.
Tulisan dan nasihat ini, jangan dipahami bahwa kita menutup pintu nasihat bagi pemerintah. Silakan, nasihati mereka. Tapi tentunya dengan cara-cara syar’i, dan dilakukan oleh orang yang pantas mengemban tugas nasihat dari kalangan orang yang dikenal dan dekat dengan pemerintah. Nasihatilah mereka pribadi dengan cara yang baik berupa nasihat persaudaraan dan secara pribadi, bukan secara terang-terangan di depan publik melalui mimbar, media, dan lainnya!
Para pembaca yang budiman, adanya gejala buruk sebagian Ahlus Sunnah sudah mulai “berani” mengeluarkan STATEMENT (pernyataan) dalam menyikapi masalah-masalah sosial yang dihadapi pemerintah, sehingga seringkali menyerempet nama baik pemerintah muslim.
Adanya gejala buruk ini, memancing sebagian pihak untuk menanyakan hal ini kepada sebagian ulama Ahlus Sunnah di Yaman, dalam hal ini Syaikh Ali bin Ahmad Ar-Rozihiy -hafizhahullah-.
Berikut pertanyaan yang diajukan oleh sebgian thullab Ma’bar kepada Syaikh Ali bin Ahmad Ar-Rozihiy -hafizhahullah-